JAKARTA – Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan kebijakan disiplin fiskal yang diterapkan pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira atau Kang Adhit mendorong lahirnya pendekatan baru dalam percepatan pembangunan daerah. Gagasan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum diskusi strategis di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Jakarta.
Dalam forum yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kang Adhit memperkenalkan konsep “Akupuntur Policy”, sebuah strategi kebijakan yang berfokus pada penyelesaian persoalan secara tepat sasaran di titik-titik hambatan utama pembangunan.
Menurutnya, era disiplin fiskal tidak boleh dijadikan alasan mandeknya pembangunan di daerah. Justru dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut mampu membaca persoalan secara lebih tajam dan melakukan intervensi kebijakan secara presisi.
“Era disiplin fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Yang diperlukan sekarang adalah ketepatan membaca persoalan dan ketepatan intervensi kebijakan. Dengan langkah yang presisi, hambatan besar bisa diurai tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan,” tegas Kang Adhit dalam paparannya.
Ia menilai, lambannya berbagai program strategis nasional maupun pembangunan daerah selama ini bukan semata karena minimnya anggaran. Persoalan justru banyak dipicu tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi kebijakan, hingga lambannya koordinasi antarinstansi.
Karena itu, menurut Kang Adhit, pendekatan pembangunan tidak lagi relevan jika hanya bertumpu pada pola konvensional berbasis belanja besar. Pemerintah, kata dia, harus mulai mengedepankan efektivitas penyelesaian masalah dengan memetakan titik hambatan paling krusial.
Konsep “Akupuntur Policy” sendiri dianalogikan seperti metode akupuntur dalam dunia kesehatan. Pemerintah cukup menemukan titik bottleneck paling menentukan, lalu melakukan intervensi yang tepat agar dampaknya mampu membuka hambatan lain secara lebih luas.
“Kalau titik bottleneck-nya ditemukan dan diselesaikan dengan cepat, maka efeknya bisa membuka banyak hambatan lain sekaligus. Ini yang saya kira relevan dengan kebutuhan pembangunan hari ini,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kang Adhit juga menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita. Namun ia menekankan, dukungan itu membutuhkan sinkronisasi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia pun berharap KSP dapat mengambil peran lebih strategis sebagai ruang solusi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat penyelesaian persoalan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini kerap menghambat jalannya pembangunan.
“Daerah membutuhkan ruang koordinasi yang cepat dan efektif. KSP bisa menjadi simpul strategis untuk memastikan berbagai hambatan pembangunan tidak berlarut-larut,” tandasnya. (Harry)
Social Footer