 |
| Gun Gun Gunanjar, pemutaran film yang dijadwalkan berlangsung di GOS Patanjala Kampus ISBI Bandung itu dinilai berpotensi memantik kegaduhan publik di tengah situasi sosial dan politik yang sensitif. |
KOTA BANDUNG — Penolakan keras terhadap rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung disampaikan organisasi Jurnalis Bela Negara (JBN).
JBN menilai film tersebut bukan sekadar karya dokumenter, melainkan sarat muatan opini yang dinilai menyudutkan negara dan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Penolakan itu disampaikan langsung Ketua Umum JBN, Rd. Moch. Gun Gun Gunanjar, didampingi Sekretaris Jenderal JBN, Bagoes Rinthoadi, Kamis (14/5/2026).
Menurut Gun Gun Gunanjar, pemutaran film yang dijadwalkan berlangsung di GOS Patanjala Kampus ISBI Bandung itu dinilai berpotensi memantik kegaduhan publik di tengah situasi sosial dan politik yang sensitif.
“Film dokumenter Pesta Babi secara terang-terangan menggiring opini publik untuk memandang negara dan TNI secara negatif. Ini bukan lagi sekadar kebebasan berekspresi dalam seni atau perfilman, tetapi sudah masuk ke ruang provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tegasnya.
JBN juga menyoroti maraknya pemutaran film tersebut di sejumlah kampus dan ruang komunitas di berbagai daerah. Menurut mereka, pola pemutaran yang dilakukan secara masif bukanlah fenomena biasa, melainkan bagian dari gerakan opini yang dinilai terstruktur.
“Kami memperhatikan film ini diputar secara berantai di berbagai kota, termasuk sebelumnya di lingkungan kampus Unisba dan kini direncanakan di ISBI Bandung. Kami mengetahui ada pihak-pihak tertentu di belakang gerakan pemutaran ini yang memiliki agenda ideologis tertentu,” ujar Gun Gun.
Ia menilai ada upaya membangun persepsi negatif terhadap negara dan TNI melalui medium film. Karena itu, JBN mengingatkan agar ruang akademik tidak dijadikan arena penyebaran narasi yang dinilai sepihak.
Menurut JBN, kampus seharusnya menjadi ruang intelektual yang sehat, objektif, dan terbuka terhadap diskusi ilmiah, bukan tempat menggiring kebencian terhadap institusi negara.
JBN menegaskan kritik terhadap pemerintah maupun negara merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik dinilai tidak boleh berubah menjadi propaganda yang berpotensi merusak persatuan nasional.
“TNI selama ini berada di garis depan menjaga keutuhan NKRI, menjaga wilayah perbatasan, menghadapi ancaman separatisme, hingga terlibat dalam penanganan bencana dan kemanusiaan. Tetapi ironisnya, masih ada pihak-pihak yang terus membangun opini seolah-olah TNI adalah musuh rakyat. Ini sangat berbahaya,” katanya.
JBN juga mengingatkan bahaya polarisasi sosial apabila masyarakat terus digiring pada narasi kebencian terhadap negara dan aparatnya sendiri.
“Kami khawatir publik digiring untuk membenci negaranya sendiri. Kalau chaos terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan sampai masyarakat terus diprovokasi oleh narasi yang dibungkus atas nama kebebasan berekspresi, tetapi ujungnya justru merusak persatuan bangsa,” tegas Gun Gun.
Di sisi lain, polemik pemutaran film tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan akademik dan tanggung jawab sosial. Sebagian sivitas akademika menilai pemutaran film dokumenter di kampus merupakan bagian dari tradisi intelektual untuk menguji gagasan secara kritis.
Namun bagi JBN, kebebasan akademik tetap harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
JBN mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait di ISBI Bandung. Dalam komunikasi tersebut, pihak kampus disebut masih melakukan pembahasan internal bersama program studi penyelenggara.
“Pihak ISBI Bandung menyampaikan kepada kami bahwa mereka sedang mendiskusikan rencana pemutaran film ini dengan pihak prodi terkait. Bahkan mereka menyebut situasi ini seperti buah simalakama, karena ada sebagian sivitas akademika yang menganggap pemutaran film tersebut penting untuk dibedah secara akademis,” ungkapnya.
Meski demikian, JBN meminta pimpinan kampus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Menurut mereka, kampus seni sekalipun tetap memiliki tanggung jawab moral menjaga persatuan bangsa dan tidak menjadi ruang legitimasi bagi narasi yang dianggap memecah belah masyarakat.
JBN menegaskan akan terus mengawal isu-isu yang dianggap berkaitan dengan ancaman terhadap ideologi negara dan keutuhan NKRI.
“Kami menolak segala bentuk upaya yang menggiring masyarakat untuk membenci negara dan aparatnya sendiri. Jurnalis Bela Negara akan terus memonitor pihak-pihak yang berpotensi memecah belah bangsa dengan berbagai cara, termasuk melalui propaganda budaya dan film,” tegas Ketua Umum JBN.
Ia juga menegaskan komitmen organisasinya untuk tetap berada di garis depan dalam membela NKRI, Pancasila, persatuan nasional, serta institusi negara termasuk TNI.
“TNI tidak sendirian, JBN akan selalu bersama TNI,” pungkasnya.
Polemik film Pesta Babi kini berkembang bukan sekadar perdebatan soal karya dokumenter, melainkan menjadi pertarungan narasi antara kebebasan berekspresi dan kekhawatiran terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Di tengah situasi tersebut, publik dituntut lebih kritis dalam menyikapi setiap informasi dan tayangan yang beredar agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi yang dapat mengancam persatuan nasional. (Harry)
Social Footer