Paraspediaindonesia.web.id, Jakarta - Wacana pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup kembali menjadi perbincangan publik. Isu tersebut ramai dikaitkan dengan Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sekaligus memunculkan harapan masyarakat agar masa berlaku SIM tidak lagi diwajibkan untuk diperpanjang setiap lima tahun.
Gagasan SIM seumur hidup selama ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan administrasi publik lebih sederhana, praktis, dan efisien. Apabila direalisasikan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban biaya maupun waktu yang harus dikeluarkan masyarakat untuk melakukan perpanjangan SIM secara berkala.
Meski demikian, masyarakat perlu menyikapi informasi tersebut secara bijak. Hingga saat ini, belum terdapat kepastian mengenai adanya keputusan atau pengumuman resmi dari Kapolri terkait pemberlakuan SIM seumur hidup.
Adapun ketentuan mengenai masa berlaku SIM saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 85 ayat (2), ditegaskan bahwa Surat Izin Mengemudi berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi penerbitan dan perpanjangan SIM yang berlaku saat ini.
Di sisi lain, masa berlaku SIM juga berkaitan dengan upaya evaluasi persyaratan serta kompetensi pengemudi dalam berkendara. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Oleh karena itu, masyarakat masih perlu menunggu penjelasan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengenai perkembangan wacana tersebut, termasuk kemungkinan masuknya SIM seumur hidup dalam agenda perubahan kebijakan.
Apabila gagasan tersebut benar-benar akan direalisasikan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar implementasinya memiliki landasan hukum yang jelas.
Dengan demikian, wacana SIM seumur hidup diharapkan tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga dapat dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemudahan pelayanan administrasi, kepastian hukum, serta aspek keselamatan berkendara. *
Sumber: Medcom.id

0 Komentar