Paraspediaindonesia

Ngatiyana Minta 16 Raperda 2027 Tak Sekadar Disahkan, Harus Berdampak Nyata

KOTA CIMAHI – Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana menegaskan, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2027 tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin legislasi pemerintah daerah. Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 harus memiliki urgensi yang jelas, menjawab persoalan masyarakat, serta dapat diimplementasikan secara nyata.

Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana saat menghadiri Rapat Paripurna Eksternal DPRD Kota Cimahi terkait Propemperda Tahun 2027, Rabu (4/11/2026).

Menurut Ngatiyana, keberhasilan legislasi tidak bisa hanya diukur dari jumlah Raperda yang masuk daftar prioritas maupun banyaknya Perda yang berhasil disahkan. Hal terpenting adalah sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan daerah, dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mengingatkan, jangan sampai pembentukan Perda hanya berakhir pada pemenuhan target administratif tanpa memberikan perubahan terhadap kondisi di lapangan.

"Setiap regulasi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Jangan sampai Perda yang dihasilkan justru tumpang tindih, sulit diterapkan, atau tidak relevan dengan persoalan yang dihadapi daerah," menjadi penekanan dalam arahannya.

Berdasarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, terdapat 16 Raperda yang direkomendasikan masuk Propemperda 2027. Rinciannya, 11 Raperda merupakan prakarsa DPRD dan lima lainnya merupakan prakarsa Wali Kota.

Sejumlah materi yang diusulkan mencakup persoalan strategis, mulai dari penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pencegahan perilaku seksual berisiko, pengawasan produk halal, pengaturan badan penanggulangan bencana daerah, hingga pembentukan dana cadangan.

Banyaknya usulan tersebut menuntut ketelitian pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas. Setiap rancangan harus memiliki dasar kebutuhan yang kuat, bukan sekadar dimasukkan untuk memenuhi daftar legislasi tahunan.

Ngatiyana juga meminta setiap perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa Raperda menyiapkan kajian akademis secara komprehensif. Kajian tersebut harus mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar regulasi yang disusun memiliki dasar hukum sekaligus relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Selain kualitas substansi, keterlibatan publik juga menjadi perhatian. Pemerintah dan DPRD diminta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, terutama bagi kelompok masyarakat yang nantinya akan terdampak langsung oleh pemberlakuan regulasi tersebut.

Menurutnya, proses pembentukan Perda tidak cukup hanya melalui pembahasan antarlembaga di ruang rapat. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan agar aturan yang dihasilkan tidak kehilangan relevansi dengan kondisi sebenarnya.

Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah kesiapan implementasi. Sebelum Perda disahkan, pemerintah harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, dukungan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Sebab, regulasi tanpa kesiapan pelaksanaan hanya akan menjadi dokumen hukum yang tidak memberikan dampak berarti.

Di sisi lain, seluruh perangkat daerah, khususnya bagian hukum dan para pemrakarsa Raperda, diminta aktif berkoordinasi dengan DPRD serta disiplin mengikuti setiap tahapan pembahasan.

Ngatiyana menekankan, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi merupakan bagian dari dinamika pembentukan kebijakan. Namun, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan.

Dengan demikian, Propemperda 2027 tidak boleh berhenti pada target pengesahan 16 Raperda. Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD harus memastikan setiap regulasi memiliki arah, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan yang terukur.

Ukuran keberhasilan legislasi pada akhirnya bukan terletak pada panjangnya daftar Perda yang disahkan, melainkan pada kemampuan aturan tersebut menjawab persoalan daerah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Cimahi Mantap dengan masyarakat yang semakin hepi. (Salma)

0 Komentar

Deskripsi Gambar

Iklan

Type and hit Enter to search

Close