KOTA CIMAHI – Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ketersediaan fasilitas pengolahan, dukungan pembiayaan, serta keberpihakan program pemerintah menjadi kebutuhan mendesak agar gerakan swadaya warga dapat berkembang secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat Kampung Cipeer, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan, Minggu (15/11/2026).
Warga mengungkapkan, pengelolaan sampah yang selama ini berjalan masih dilakukan secara mandiri dengan mengandalkan iuran masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya partisipasi warga, tetapi sekaligus memperlihatkan keterbatasan fasilitas yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Iwan Setiawan, anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa pengelolaan sampah di tingkat lingkungan harus didukung melalui penyediaan sarana yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan tempat pengolahan sampah di tingkat RW dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pemanfaatan kembali.
"Di Cipeer ini masyarakat sudah berusaha mengelola sampah secara mandiri. Pengumpulan dan pengolahannya dilakukan secara swakelola, bahkan pembiayaannya berasal dari iuran warga. Karena itu, kami berharap pemerintah memberikan perhatian dan memfasilitasi tempat pengolahan sampah yang lebih layak," ujarnya.
Ia menjelaskan, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan budidaya maggot, ternak cacing, serta pemilahan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis.
Sampah plastik dan kertas, misalnya, dapat dipisahkan untuk didaur ulang. Sementara sampah organik dapat diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat.
"Kalau fasilitasnya tersedia, masyarakat bisa mengembangkan pengolahan sampah menjadi kegiatan yang produktif. Sampah organik bisa dimanfaatkan, sementara plastik dan kertas bisa dipilah untuk didaur ulang. Jadi, ada manfaat lingkungan sekaligus manfaat ekonomi," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Iwan menyatakan akan membawa aspirasi tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang agar kebutuhan fasilitas pengolahan sampah di Cipeer masuk dalam perencanaan program pemerintah daerah.
Selain dukungan infrastruktur, ia meminta masyarakat meningkatkan kesadaran memilah sampah dari rumah masing-masing. Pemilahan sejak awal dinilai dapat mempermudah proses pengolahan sekaligus meningkatkan nilai jual sampah yang masih memiliki manfaat.
Iwan menegaskan, pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan. Partisipasi warga perlu diperkuat melalui kebijakan dan fasilitas yang jelas, bukan justru membiarkan seluruh beban pengelolaan lingkungan ditanggung secara swadaya. (Salma)

0 Komentar