Paraspediaindonesia

133 Kg Tembakau Sintetis dan Barang Bukti Dimusnahkan, Pemkot Cimahi Tak Boleh Berhenti di Seremoni

KOTA CIMAHI – Pemusnahan barang bukti oleh Polres Cimahi menyisakan pesan keras bagi Pemerintah Kota Cimahi. Bukan sekadar soal banyaknya barang sitaan yang dimusnahkan, tetapi tentang masih adanya ancaman narkoba, obat keras, minuman keras ilegal hingga gangguan ketertiban yang harus dijawab dengan langkah nyata.

Polres Cimahi memusnahkan 133.876 gram atau sekitar 133,8 kilogram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas, 11.612 botol minuman keras serta 5.255 knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Jumlah tersebut bukan angka kecil.

Tumpukan barang bukti itu menjadi alarm keras bahwa persoalan peredaran barang berbahaya dan gangguan ketertiban membutuhkan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Pemkot Cimahi tidak cukup hanya hadir dalam agenda pemusnahan bersama aparat penegak hukum, tetapi juga harus memastikan langkah pencegahan dan pengawasan benar-benar bekerja di lapangan.

Pemusnahan tersebut dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama unsur Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN, tokoh agama, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ngatiyana menyebut pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi penegakan hukum kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Sebab, transparansi tidak cukup ditunjukkan melalui pemusnahan barang bukti. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa setelah barang bukti dimusnahkan, pemerintah bersama aparat benar-benar mempersempit ruang peredarannya.

133,8 kilogram tembakau sintetis dan 17.135 butir obat keras yang berhasil diamankan menunjukkan betapa seriusnya ancaman barang berbahaya tersebut terhadap masyarakat, terutama generasi muda.

Belum lagi 11.612 botol minuman keras pabrikan berbagai merek yang disita dari tempat hiburan malam dan warung yang menjual tanpa izin.

Jika penindakan hanya dilakukan setelah barang beredar dan diamankan, maka persoalan akan terus berulang. Karena itu, pengawasan harus menyentuh sumber peredaran, titik penjualan, lingkungan yang rawan serta jalur distribusinya sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pemkot Cimahi harus memastikan perangkat daerah terkait tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan tersebut.

Koordinasi dengan kepolisian, BNN, TNI, Kejaksaan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga keluarga harus diterjemahkan menjadi program pencegahan yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat.

Hal serupa berlaku terhadap persoalan knalpot brong.

Sebanyak 5.255 knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis turut dimusnahkan karena dinilai menimbulkan kebisingan dan keresahan masyarakat. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa gangguan ketertiban di jalan raya juga membutuhkan pengawasan dan penertiban yang konsisten.

Ngatiyana menegaskan pemberantasan narkoba, obat keras dan minuman keras ilegal tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri.

Menurutnya, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan pendidikan, keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

Namun, sinergi tersebut harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jangan sampai pemusnahan barang bukti hanya menjadi tontonan seremonial, sementara mata rantai peredarannya kembali tumbuh setelah kegiatan selesai.

Pemkot Cimahi memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sisi pencegahan, pengawasan dan edukasi masyarakat. Terlebih ketika barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan ribu item dan ratusan kilogram.

Ngatiyana pun meminta masyarakat aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, obat ilegal, minuman keras ilegal maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

Informasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat secara profesional demi menjaga wilayah hukum Polres Cimahi tetap aman, tertib dan kondusif.

Bagi Pemkot Cimahi, momentum pemusnahan ini semestinya tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan. Besarnya barang bukti yang dimusnahkan harus menjadi dasar untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan. Sebab, keberhasilan penanganan bukan hanya diukur dari seberapa banyak barang bukti yang dimusnahkan, tetapi juga seberapa kuat pemerintah dan aparat mampu mencegah barang-barang tersebut kembali beredar di tengah masyarakat, pungkasnya. (Salma)


0 Komentar

Deskripsi Gambar

Iklan

Type and hit Enter to search

Close